Buruh FSPMI Kabupaten Bogor : Tegas Tolak Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

0
138
Buruh

BogorNewsCenter.com – Sejak pagi di kawasan-kawasan industri, buruh-buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Bogor nampak mempersiapkan diri di depan gerbang-gerbang pabrik, pinggir jalan dan tempat lainnya untuk melakukan aksi damai menolak rencana revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menurut mereka sangat merugikan kaum buruh, khususnya buruh-buruh yang ada di Kabupaten Bogor. Kamis, 15 Agustus 2019.

Ronald selaku Koordinataor Area FSPMI wilayah Cileungsi dan Klapanunggal mengatakan, aksi yang dilakukan buruh-buruh Kabupaten Bogor kali ini, merupakan rangkaian gelombang aksi yang telah direncanakan dan diinstruksikan oleh DPP FSPMI. “Terkait dengan aksi damai buruh yang tergabung dalam FSPMI Kabupaten Bogor merupakan jawaban atas penolakan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kami menginginkan Bupati Bogor, yakni Ade Yasin mengeluarkan rekomendasi terkait penolakan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 karena hal ini sangat merugikan buruh, khususnya buruh-buruh yang ada di Kabupaten Bogor,” imbuhnya.

Ronald mengatakan ada sekitar lebih kurang 1.000 buruh yang tergabung dalam FSPMI mengikuti aksi damai penolakan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Buruh-buruh tersebut datang dari kawasan Cileungsi, Gunung Putri, Citeureup, Cibinong, Cimandala, Ciawi dan wilayah sekitarnya yang masuk dalam kawasan industrialisasi. “Sejak pukul 11.00 Wib, sekitar lebih kurang 1.000 buruh yang tergabung dalam FSPMI Kabupaten Bogor tiba di depan gerbang Kantor Bupati Bogor, yang sebelumnya para buruh melakukan longmarch dengan berjalan kaki dari tempat mereka bekerja menuju komplek Pemda Kabupaten Bogor. Walaupun aksi damai buruh ini terkasan hanya sebatas seremoni dan bisa dikatakan sebagai aksi pemanasan saja. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan menjadi tolak ukur dalam pergerakan dan perjuangan kaum buruh di Kabupaten Bogor. Karena walau bagaimanapun juga, FSPMI di Kabupaten Bogor dapat dikatakan sebagai salah satu motor penggerak kaum buruh di Bogor.” tuturnya.

Ronald menambahkan, “Terkait dengan aksi damai teman-teman buruh, kami menolak adanya revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Adapun penolakan tersebut seperti penghapusan uang pesangon, adanya kerja magang, PHK semena-mena dari pihak perusahaan yang tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, yang kesemuanya itu masuk dalam 15 pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang sangat merugikan kaum buruh, khususnya buruh di Kabupaten Bogor.” Tegas Ronald saat ditemui BogorNewsCenter.com di Cibinong.

Penulis : Troyawan

Editor : Awan Dj

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here