BogorNewsCenter – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, bangun aplikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) lokal Kabupaten Bogor. Hal itu dilakukan untuk mempermudah, dan mempercepat penginputan RUP setiap Perangkat Daerah (PD). Serta meningkatkan transparasi sistem pengelolaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Selasa, 30 Juli 2019.

Kepala Bidang E-Govermen Diskominfo Kabupaten Bogor, Ernaningsih menjelaskan, saat ini setiap daerah tengah dihadapi permasalahan yakni, lambannya proses penginputan RUP ke dalam portal RUP Nasional. Itu dikarenakan portal RUP Nasional diakses oleh seluruh Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah Se-Indonesia secara bersamaan.

“Mengatasi masalah itu, maka kami bangun aplikasi RUP Lokal Kabupaten Bogor yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Nasional. Bertujuan untuk mempermudah penginputan RUP, sehingga pengumuman RUP Pemkab Bogor bisa tepat waktu dengan target 100 persen teralisasi,” Jelas Erna.

Katanya menambahkan, SIRUP Lokal tersebut dapat mempermudah karena proses inputnya hanya dapat dilakukan oleh PD lingkup Kabupaten Bogor saja. Penginputan dapat dilakukan di masing-masing PD, karena mereka sudah dibekali akses, user id, dan password. “Mereka tidak harus berebut masuk ke SIRUP Nasional,karena kita sudah miliki aplikasi SIRUP Lokal, ini diharapkan menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Untuk memberikan pelayanan informasi yang cepat dan akurat,” bebernya.

Sementara itu, Kasi Pengembangan Aplikasi dan Data Diskominfo Kabupaten Bogor, Marjati mengatakan, aplikasi SIRUP Lokal Kabupaten Bogor akan terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL). Itu dilakukan supaya masing-masing PD tidak menginput ulang data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ada.

“Maka kita integrasikan dengan simral sehingga data DPA, dapat kita tarik langsung ke RUP. Sehingga setiap PD bisa langsung melakukan pemaketan, dan tidak perlu input ulang sehingga dapat mempersingkat waktu. Seperti  Dinkes, PUPR, dan Disdik yang mempunyai ribuan paket, jika harus input ulang ini akan memperlambat waktu pengumuan RUP,” tegasnya.

Katanya, berdasarkan surat edaran Kepala LKPP No.11 tahun 2019 akan ada sanksi administratif bagi Perangkat Daerah yang tidak mengumumkan RUP 100 persen. Sanksi yang diberikan dengan cara teguran berat ringan sampai penurunan pangkat yang diatur oleh pengawas ASN di masing-masing Kabupaten.

“Karena dengan diumumkannya RUP, baik masyarakat umum, pelaku pengadaan mengetahui pengadaan di Kabupaten Bogor itu apa saja. Itu bisa mempercepat proses pengadaan memperkecil gagal lelang karena penyedianya sudah tahu dari awal,” Imbuh Marjati.

Ditempat yang sama, Praktisi IT, Windaru mengatakan, aplikasi SIRUP Lokal Kabupaten Bogor merupakan solusi untuk mempermudah, mempercepat proses penayangan RUP Pemkab Bogor. Dengan aplikasi yang mudah digunakan dan dipahami setiap penggunanya.

“Ini diharapkan selain mempercepat waktu pengumuman RUP, juga dapat meningkatkan keterampilan admin RUP dalam menginput RUP di aplikasi lokal Kabupaten Bogor,” ucapnya.

Penulis : Dewi Julianur

Editor : Awan Dj

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here