Sistem Informasi Desa dan Pelibatan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan penyalahgunaan Dana Desa

0
40

BogorNewsCenter.com – Muhammad Janwar al Ansori atau yang akrab disapa Cawang mengatakan, meskipun alokasi Dana Desa (DD) bertujuan untuk pemerataan infrastruktur dan fasilitas publik. Namun, sebagain besar masih banyak Kepala Desa (Kades) yang masih kebingungan dalam mengeksekusi alokasi DD, karena anggaran yang bersumber dari APBN tersebut ditekakankan oleh pemerintah pusat agar peruntukannya jelas dan terarah untuk kemajuan Desa. “Selain dapat di ukur capaian dan dampak positif Dana Desa, permasalahan yang muncul harus menjadi perhatian yang serius. Hal tersebut penting dilakukan untuk memastikan harapan dan langkah konkret pemerintah Desa agar tidak salah dalam membuat kebijakan apalagi sampai terjerat kasus pidana, seperti korupsi. Oleh sebab itu, korupsi dan penyalahgunaan Dana Desa akan berdampak sangat negatif bagi cita-cita percepatan pembangunan Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Untuk itu, diperlukan upaya pencegahan agar korupsi Dana Desa tidak lagi terjadi,” ucap Cawang saat ditemui bogornewscenter.com sabtu pagi di rumahnya.

Cawang menilai korupsi di lingkar Pemerintah Desa (Pemdes) merupakan catatan negatif yang tidak boleh lepas dari pembahasan evaluasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor maupun Pusat. Menurutnya, Pemerintah Pusat melalui Kementrian Desa (Kemendes) diperkirakan mengucurkan Rp 5,7 triliun untuk alokasi Dana Desa pada tahun 2020 mendatang.

“Berdasarkan informasi yang di dapat dari Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPB) Jawa Barat, Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan penerima Dana Desa terbesar, yaitu sekitar lebih kurang Rp. 488 milyar. Alokasi Dana Desa yang nilainya sangat besar rawan disalahgunakan oleh oknum Kepala Desa maupun jajarannya, kasus-kasus korupusi di lingkar Pemerintah Desa tersebut menunjukkan bahwa Dana Desa dijadikan ladang baru untuk korupsi. Seharusnya Pemerintah Desa yang diharapkan bisa menjadi subjek pembangunan dalam percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa dengan cerdas dalam mengelola dan mendistribusikan Dana Desa sesuai kebutuhan Desa maupun masyarakat Desa,” ujarnya.

Lanjut Cawang, “Langkah utama yang perlu dilakukan adalah menjamin akses informasi dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan Desa, khususnya anggaran yang bersumber dari APBN tersebut, yakni Dana Desa. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang transparan dan professional.” Tegasnya.

Penulis : Troyawan

Editor : Awan Dj

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here